F1RSTIDKetika aturan nasional bergerak lambat, pemerintah daerah mulai menjadi laboratorium kebijakan untuk pekerjaan, layanan publik, pendidikan, dan pusat data AI.
Gubernur Maryland Wes Moore membentuk kelompok bipartisan gubernur untuk merespons kekhawatiran tentang kecerdasan buatan. Inisiatif ini ingin mengisi ruang yang dinilai belum ditangani memadai oleh pemerintah federal Amerika Serikat.
Kebijakan dekat dengan dampak sehari-hari
Pemerintah daerah mengelola banyak layanan yang langsung bersentuhan dengan warga. Mereka dapat menguji pengadaan yang transparan, penilaian dampak, pelatihan pegawai, dan mekanisme keberatan sebelum menunggu satu aturan nasional yang lengkap.
Koordinasi daerah dapat mempercepat perlindungan, tetapi standar yang terpecah juga dapat menambah beban kepatuhan.
Mengapa topik ini penting?
Koalisi lintas partai penting karena risiko AI tidak mengikuti batas wilayah. Pertukaran kerangka audit dan pengalaman pengadaan dapat mengurangi pengulangan kesalahan, sementara koordinasi membantu menjaga interoperabilitas aturan.
Pelajaran bagi Indonesia
Indonesia dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penggunaan AI pada layanan publik. Pedoman bersama perlu menetapkan data yang boleh dipakai, kewajiban penjelasan, pemantauan vendor, dan saluran pengaduan warga.